Image

Mojokerto Terima Penghargaan Kota/Kabupaten Layak Anak

Nurul DR

Dibaca 101 kali

Penghargaan prestisius kembali diperoleh Kabupaten Mojokerto. Kali ini melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (DP2KBP2). Dinas dibawah pimpinan Drs. Djoedha Hadi SESB ini berhasil memperoleh penghargaan Kota/Kabupaten Layak Anak tingkat pratama untuk tahun 2017.

Penghargaan yang diserahkan langsung Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohanes Yembise di Hotel Swiss Bell Inn Pekanbaru Riau, sabtu 22 Juli 2017 ini diterima oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto Agus M. Anas ES, SH MM.  Penghargaan yang diserahkan bersamaan dengan rangkaian Hari Anak Nasional ini juga diterima oleh 10 gubernur dan 126 bupati/walikota se-Indonesia yang telah mendukung terpenuhinya hak dan perlindungan anak.

Kabupaten Mojokerto yang menerima Penghargaan Kota/Kabupaten Menuju Layak Anak tingkat Pratama ini merupakan tingkatan Kota/Kabupaten Menuju Layak anak yang pertama. Tingkatan selanjutnya adalah Tingkat madya, Nindya, utama dan KLA. Masing masing tingkatan didasarkan atas skor nilai yang diperoleh dari 31 indikator penilaian. Untuk Tingkat pratama, jika kota/kabupaten mendapatkan nilai 500-600 poin, tingkat madya, 600-700 poin, tingkat nindya 700-800 point, tingkat utama 800-900 poin, dan tingkatan tertinggi KLA jika mampu mendapatkan skor penilaian di atas 900.

Penilaian pertama dilakukan tim juri dengan menilai profil yang diserahkan oleh masing-masing kota/kabupaten. Setelah itu tim juri melakukan evaluasi ke lapangan, apakah profil yang digambarkan sesuai dengan kenyataan di lapangan.

Yudha Hadi, Kepala Dinas P2KBP2 berpesan agar prestasi ini harus ditingkatkan. “Tahun 2019 untuk seleksi selanjutnya saya harap kita bisa memperoleh tingkat madya,” ungkapnya.

Kota/kabupaten Layak anak adalah kota/ kabupaten  yang mempunyai system pembangunan berbais hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan proses dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.

 

 

 

Link: