Image

Uji Kompetensi Penyuluh KKBPK Kabupaten Mojokerto

Nurul DR Efendi

Dibaca 88 kali

Sebagai tindak lanjut alih kelola petugas Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dari Pemkab Mojokereto ke Pemerintah Pusat, Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur melaksanakan uji kompetensi PKB/PLKB Kabupaten Mojokerto kemarin dan hari ini (2-3/8). Acara yang dilaksanakan di Aula Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (DP2KBP2) Jl. RA Basuni 19 Sooko ini diikuti 67 PKB/PLKB Kabupaten Mojokerto yang tersebar di 18 Kecamatan.

67 PKB/PLKB yang kini bernama penyuluh Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga  (KKBPK) ini terdiri dari 33 orang laki-laki dan 34 orang perempuan. Sedangkan jika dilihat dari golongannya, mereka terdiri dari 28 orang golongan IV, 35 orang golongan III dan 3 orang golongan 2.

Penyelenggaraan sertifikasi penyuluh KKBPK ini merupakan amanat dari UU no. 23 tahun 2014 dan diselenggarakan oleh BKKBN selaku institusi Pembina jabatan fungsional penyuluh KKBPK, Sedangkan pelaksanaan di Kabupaten Mojokerto dilakukan oleh Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur dengan pimpinan tim Sukamto.

Sukamto menjelaskan bahwa sertifikasi Penyuluh KKBPK adalah proses penilaian yang dikuasai oleh Penyuluh KKBPK berdasar hasil uji kompetensi dengan mengacu pada standar kompetensi. “Standar kompetensi ini terdiri atas kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural”ungkapnya.

Lebih lanjut Kasie Advokasi dan KIE Perwakilan BKKBN Provinsi Jatim ini menjelaskan bahwa dengan adanya standar kompetensi, penyuluh KKBPK memliki standar persyaratan kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap penyuluh KKBPK berupa pengetahuan, sikap dan ketrampilan yang harus dipenuhi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Metode pelaksanaan sertifikasi penyuluh KKBPK ini menggunakan metode uji kompetensi berbasis online dengan system Computer Asissted Test (CAT). “Dengan metode ini akan diketahui apakah yang bersangkutan mencapai di atas standar, sesuai standar atau perlu tindak lanjut pengembangan”, tambahnya.

Ada Beberapa hal yang wajib dipersiapkan dalam uji kompetensi penyuluh KKBPK, khususnya di Kabupaten Mojokerto, antara lain kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) penyuluh, Kesiapan Hard Ware, Kesiapan Soft Ware dan tentu saja kesiapan jaringan. “Untuk memperlancar uji kompetensi ini terutama untuk keamanan jaringan, harus kita laksanakan dalam dua sesi”beber bapak dua anak ini.

Judha Hadi, Kepala Dinas P2KBP2 Kabupaten Mojokerto berharap agar pelaksanaan sertifikasi penyuluh KKBPK ini berjalan dengan lancar sehingga kemampuan tenaga penyuluh dapat diukur. “Pada akhirnya kemampuan penyuluh KKBPK akan menghasilkan jumlah penduduk yang tumbuh seimbang dan tercipta Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera di Kabupaten Mojokerto”, pungkasnya. (NR)

Link: